Pembangunan Gedung Sekolah Tanggungjawab Pusat.

INILAH.COM, Bandung - Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan pembangunan gedung sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya berkewajiban menyediakan lahan.

Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Agus Firman menuturkan, pemerintah Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan anggaran. Seperti halnya dengan rencana pembangunan enam sekolah baru. Pihaknya hanya mengurus masalah administrasi dan penyediaan lahan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung.

"Untuk anggaran pendampingnya, kami dari Pemkab hanya menyediakan 10% saja. Dari semua anggaran yang diturunkan dari Pemerintah Pusat," terang Agus Firman kepada INILAH.COM di Soreang, Kamis (9/2/2012).

Untuk pembangunan satu sekolah, lanjutnya, dibutuhkan biaya hingga Rp800 juta dari Pemerintah Pusat ditambah 10% dari APBD Pemkab Bandung. "Anggaran Rp800 juta satu sekolah itu pengajuan kami tahun ini. Ditambah 10% dari daerah," ucapnya.

Agus mengaku, proses pembangunan gedung sekolah baru di wilayahnya berjalan lamban. Hal itu karena terkendala masalah penentuan lokasi dan pembebasan lahan. Pemilihan lahan harus melalui pertimbangan dan ketentuan khusus. Seperti akses jalan, lingkungan sosial masyarakat dan lain sebagainya.

"Kami akui selama tiga tahun terakhir ini memang terlambat. Termasuk untuk pembangunan sekolah SMKN I Soreang. Kendalanya yah seperti itu," tegasnya.[ang]